Perbandingan Sistem Akuntansi Indonesia dengan Sistem Akuntansi Belanda

“Perbandingan Sistem Akuntansi Indonesia dengan Sistem Akuntansi Belanda”

Nama Kelompok 2:

Buldan Abdul Latif    (21212525)

Dede Tantan Nuryana (21212783)

Deni Aulia                   (21212826)

Dian Setyaningrum     (22212041)

4EB13

UNIVERSITAS GUNADARMA

2016

1.         Latar Belakang

Akuntansi Internasional adalah akuntansi untuk transaksi internasional, perbandingan prinsip akuntansi antarnegara yang berbeda. Akuntansi harus berkembang agar mampu memberikan informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan di perusahaan pada setiap perubahan lingkungan bisnis.

Klasifikasi merupakan dasar untuk memahami dan menganalisis sistem akuntansi nasional berbeda-beda dan cenderung menyatu atau berbeda. Tujuan klasifikasi adalah untuk mengelompokkan sistem akuntansi keuangan, di mana sistem akuntansi memiliki kesamaan dan apa yang membedakan sistem akuntansi negara satu sama lain. Proses akuntansinya tidaklah berbeda dan dengan kualifikasi standar pelaporan tertentu yang diatur secara internasional maupun local pada negara tertentu. Tapi penting untuk diketahui mengenai dimensi internasional dari proses akuntansi pada dua negara yang berbeda terdapat kesamaan maupun perbedaan diantaranya. Hal ini disebabkan oleh faktor sejarah dan kebutuhan serta kondisi dimana akuntansi itu tumbuh dan berkembang.

2.         Sejarah

2.1       Sejarah Sistem Akuntansi di Indonesia

Praktik akuntansi di Indonesia dapat ditelusur pada era penjajahan Belanda sekitar 17 (ADB 2003) atau sekitar tahun 1642 (Soemarso 1995). Jejak yang jelas berkaitan dengan praktik akuntansi di Indonesia dapat ditemui pada tahun 1747, yaitu praktik pembukuan yang dilaksanakan Amphioen Sociteyt yang berkedudukan di Jakarta (Soemarso 1995). Pada era ini Belanda mengenalkan sistem pembukuan berpasangan (double-entry bookkeeping) sebagaimana yang dikembangkan oleh Luca Pacioli. Perusahaan VOC milik Belanda-yang merupakan organisasi komersial utama selama masa penjajahan-memainkan peranan penting dalam praktik bisnis di Indonesia selama era ini (Diga dan Yunus 1997). Kegiatan ekonomi pada masa penjajahan meningkat cepat selama tahun 1800an dan awal tahun 1900an. Hal ini ditandai dengan dihapuskannya tanam paksa sehingga pengusaha Belanda banyak yang menanmkan modalnya di Indonesia. Peningkatan kegiatan ekonomi mendorong munculnya permintaan akan tenaga akuntan dan juru buku yang terlatih. Akibatnya, fungsi auditing mulai dikenalkan di Indonesia pada tahun 1907 (Soemarso 1995). Peluang terhadap kebutuhan audit ini akhirnya diambil oleh akuntan Belanda dan Inggris yang masuk ke Indonesia untuk membantu kegiatan administrasi di perusahaan tekstil dan perusahaan manufaktur (Yunus 1990). Internal auditor yang pertama kali datang di Indonesia adalah J.W Labrijn-yang sudah berada di Indonesia pada tahun 1896 dan orang pertama yang melaksanakan pekerjaan audit (menyusun dan mengontrol pembukuan perusahaan) adalah Van Schagen yang dikirim ke Indonesia pada tahun 1907 (Soemarso 1995).

Pengiriman Van Schagen merupakan titik tolak berdirinya Jawatan Akuntan Negara- Government Accountant Dienst yang terbentuk pada tahun 1915 (Soermarso 1995). Akuntan publik yang pertama adalah Frese & Hogeweg yang mendirikan kantor di Indonesia pada tahun 1918. Pendirian kantor ini diikuti kantor akuntan yang lain yaitu kantor akuntan H.Y.Voerens pada tahun 1920 dan pendirian Jawatan Akuntan Pajak-Belasting Accountant Dienst (Soemarso 1995). Pada era penjajahan, tidak ada orang Indonesia yang bekerja sebagai akuntan publik. Orang Indonesa pertama yang bekerja di bidang akuntansi adalah JD Massie, yang diangkat sebagai pemegang buku pada Jawatan Akuntan Pajak pada tanggal 21 September 1929 (Soemarso 1995).

Kesempatan bagi akuntan lokal (Indonesia) mulai muncul pada tahun 1942-1945, dengan mundurnya Belanda dari Indonesia. Pada tahun 1947 hanya ada satu orang akuntan yang berbangsa Indonesia yaitu Prof. Dr. Abutari (Soermarso 1995). Praktik akuntansi model Belanda masih digunakan selama era setelah kemerdekaan (1950an). Pendidikan dan pelatihan akuntansi masih didominasi oleh sistem akuntansi model Belanda. Nasionalisasi atas perusahaan yang dimiliki Belanda dan pindahnya orang orang Belanda dari Indonesia pada tahun 1958 menyebabkan kelangkaan akuntan dan tenaga ahli (Diga dan Yunus 1997).

Atas dasar nasionalisasi dan kelangkaan akuntan, Indonesia pada akhirnya berpaling ke praktik akuntansi model Amerika. Namun demikian, pada era ini praktik akuntansi model Amerika mampu berbaur dengan akuntansi model Belanda, terutama yang terjadi di lembaga pemerintah. Makin meningkatnya jumlah institusi pendidikan tinggi yang menawarkan pendidikan akuntansi-seperti pembukaan jurusan akuntansi di Universitas Indonesia 1952, Institute Ilmu Keuangan (Sekolah Tinggi Akuntansi Negara-STAN) 1990, Univesitas Padjajaran 1961, Universitas Sumatera Utara 1962, Universitas Airlangga 1962 dan Universitas Gadjah Mada 1964 (Soermarso 1995)- telah mendorong pergantian praktik akuntansi model Belanda dengan model Amerika pada tahun 1960 (ADB 2003). Selanjutnya, pada tahun 1970 semua lembaga harus mengadopsi sistem akuntansi model Amerika (Diga dan Yunus 1997).

Pada pertengahan tahun 1980an, sekelompok tehnokrat muncul dan memiliki kepedulian terhadap reformasi ekonomi dan akuntansi. Kelompok tersebut berusaha untuk menciptakan ekonomi yang lebih kompetitif dan lebih berorientasi pada pasardengan dukungan praktik akuntansi yang baik. Kebijakan kelompok tersebut memperoleh dukungan yang kuat dari investor asing dan lembaga-lembaga internasional (Rosser 1999). Sebelum perbaikan pasar modal dan pengenalan reformasi akuntansi tahun 1980an dan awal 1990an, dalam praktik banyak ditemui perusahaan yang memiliki tiga jenis pembukuan-satu untuk menunjukkan gambaran sebenarnya dari perusahaan dan untuk dasar pengambilan keputusan; satu untuk menunjukkan hasil yang positif dengan maksud agar dapat digunakan untuk mengajukan pinjaman/kredit dari bank domestik dan asing; dan satu lagi yang menjukkan hasil negatif (rugi) untuk tujuan pajak (Kwik 1994).

Pada awal tahun 1990an, tekanan untuk memperbaiki kualitas pelaporan keuangan muncul seiring dengan terjadinya berbagai skandal pelaporan keuangan yang dapat mempengaruhi kepercayaan dan perilaku investor. Skandal pertama adalah kasus Bank Duta (bank swasta yang dimiliki oleh tiga yayasan yang dikendalikan presiden Suharto). Bank Duta go public pada tahun 1990 tetapi gagal mengungkapkan kerugian yang jumlah besar (ADB 2003). Bank Duta juga tidak menginformasi semua informasi kepada Bapepam, auditornya atau underwriternya tentang masalah tersebut. Celakanya, auditor Bank Duta mengeluarkan opini wajar tanpa pengecualian. Kasus ini diikuti oleh kasus Plaza Indonesia Realty (pertengahan 1992) dan Barito Pacific Timber (1993). Rosser (1999) mengatakan bahwa bagi pemerintah Indonesia, kualitas pelaporan keuangan harus diperbaiki jika memang pemerintah menginginkan adanya transformasi pasar modal dari model “casino” menjadi model yang dapat memobilisasi aliran investasi jangka panjang.

Berbagai skandal tersebut telah mendorong pemerintah dan badan berwenang untuk mengeluarkan kebijakan regulasi yang ketat berkaitan dengan pelaporan keuangan. Pertama, pada September 1994, pemerintah melalui IAI mengadopsi seperangkat standar akuntansi keuangan, yang dikenal dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Kedua, Pemerintah bekerja sama dengan Bank Dunia (World Bank) melaksanakan Proyek Pengembangan Akuntansi yang ditujukan untuk mengembangkan regulasi akuntansi dan melatih profesi akuntansi. Ketiga, pada tahun 1995, pemerintah membuat berbagai aturan berkaitan dengan akuntansi dalam Undang Undang Perseroan Terbatas. Keempat, pada tahun 1995 pemerintah memasukkan aspek akuntansi/pelaporan keuangan kedalam Undang-Undang Pasar Modal (Rosser 1999).

Jatuhnya nilai rupiah pada tahun 1997-1998 makin meningkatkan tekanan pada pemerintah untuk memperbaiki kualitas pelaporan keuangan. Sampai awal 1998, kebangkrutan konglomarat, collapsenya sistem perbankan, meningkatnya inflasi dan pengangguran memaksa pemerintah bekerja sama dengan IMF dan melakukan negosiasi atas berbagaai paket penyelamat yang ditawarkan IMF. Pada waktu ini, kesalahan secara tidak langsung diarahkan pada buruknya praktik akuntansi dan rendahnya kualitas keterbukaan informasi (transparency). Berikut ini tabel ringkasan perkembangan akuntansi di Indonesia

a)      Zaman VOC dan penjajahan ‘stible dan Stroomberg

Dibuktikan dengan dikeluarkannya instruksi dari Gubernur Jendral mengenai pengurusan pembukuan penerimaan uang, pinjaman-pinjaman, jumlah uang yang diperlikan untuk eksploitasi garnisan-garnisan dan galangan kapal yang ada di Batavia dan Surabaya.

b)      Zaman penjajahan jepang

Hanya terbatas untuk mencatat kegiatan-kegiatan mereka saja

c)      Awal kemerdekaan

Pengaruh Belanda masih sangat kuat. Pendidikan maupun praktek akuntansi masih dipegang orang-orang Belanda/ orang-orang Indonesia dengan pendidikan Belanda. IAI didirikan tanggal 23 Desember 1957 oleh empat orang lulusan FE di UI. Pada zaman ini ikut dikeluarkan UU No.103 tahun 1954 tentang pemakaian gelar akuntan.

d)     Awal Orde Lama

Ditandai dengan adanya pengambil alihan perusahaan-perusahaan Belanda.

e)      Orde Baru

Ditandai dengan masuknya perusahaan-perusahaan penanaman modal. Mereka membawa praktek-praktek akuntansi dari negara mereka.

f)       Agustus 1972

Badan Pembina Pasar Uang dan Modal membentuk Panitia Penghimpunan Bahan-bahan dan Struktur daripada Generally Accepted Accounting Principles dan Generally Accepted Auditing Standarts. Panitia ini menghasilkan konsep Prinsip Akuntansi Indonesia dan Norma Pemeriksaan Akuntan. Dalam kongres ke III IAI (2 Desember 1973) kedua konsep tersebut secara resmi disahkan menjadi Prinsip Akuntansi Indonesia dan Norma Pemeriksaan Akuntan yang berlaku di Indonesia.

2.2       Sejarah Sistem Akuntansi di Belanda

Akuntansi di Belanda memiliki beberapa paradoks yang menarik. Belanda memiliki ketentuan akuntansi dan pelaporan keuangan yang relative permisif, tetapi standar praktik profesional yang sangat tinggi. Belanda merupakan negara hukum kode, namun akuntansinya berorientasi pada penyajian wajar. Di Belanda, akuntansi dianggap sebagai cabang dari ekonomi usaha. Akibatnya, banyak pemikiran ekonomi yang dicurahkan terhadap topik-topik akuntansi dan khususnya terhadap pengukuran akuntansi.

Sejak 1970, diperkenalkan mandatory audit, yang mendorong pembentukan Tripartiet Accounting Group, yang diganti dengan Council of Annual Report th 1981. Regulasi di Belanda tetap liberal sampai tahun 1970 ketika undang-undang laporan keuangan tahunan diberlakukan. Di antara provisi utama undang-undang tahun 1970 tersebut adalah sebagai berikut:         

Laporan keuangan tahunan harus menunjukkan gambaran yang wajar mengenai posisi dan hasil keuangan selama satu tahun.      

Laporan keuangan harus disusun sesuai dengan praktek usaha yang baik

Dasar penyajian aktiva dan kewajiban dan penentuan hasil operasi harus diungkapkan.

Laporan keuangan harus disusun sesuai dengan dasar yang konsisten dan pengaruh material dari perubahan dalam prinsip akuntansi harus diungkapkan secukupnya

Informasi keungan komparatif untuk periode sebelumnya harus diungkapkan dalam laporan keuangan dan catatan kaki yang menyertainya.

Kualitas laporan keuangan Belanda sangat seragam. Laporan keuangan wajib harus disusun dalam bahasa Belanda namun dalam bahasa Inggris, Perancis, dan Jerman dapat diterima. Laporan keuangan harus memuat hal-hal berikut: neraca, laporan laba rugi, catatan-catatan, laporan direksi, dan informasi lain yang direkomendasikan. Laporan keuangan tahunan harus disajikan baik berdasarkan induk perusahaan saja maupun konsolidasi. Kelompok-kelompok perusahaan untuk tujuan konsolidasi terdiri dari perusahaan-perusahaan yang membentuk unit ekonomi yang berada di bawah kendali yang sama. 

Meskipun metode penyatuan untuk penggabungan usaha dapat digunakan dalam kondisi tertentu, metode tersebut sudah jarang digunakan di Belanda. Goodwill merupakan perbedaan antara biaya akuisisi dengan nilai wajar aktiva dan kewajiban yang dibeli. Fleksibilitas Belanda dalam pengukuran akuntansi dapat terlihat dengan diperbolehkannya penggunaan nilai kini untuk aktiva berwujud seperti persediaan dan aktiva yang disusutkan. Karena perusahaan-perusahaan Belanda memiliki fleksibilitas dalam menerapkan aturan pengukuran, dapat diduga bahwa terdapat kesempatan untuk melakakukan perataan laba. Pos-pos tertentu dapat mengabaikan laporan laba rugi dan langsung disesuaikan terhadap cadangan dalam ekuitas pemegang saham. Hal ini antara lain: 

1.      Kerugian akibat bencana yang tidak mungkin atau tidak umum untuk diasuransikan

2.      Kerugian akibat nasionalisasi atau sejenis penyitaan lainnya

3.      Konsekuensi akibat restrukturisasi keuangan

Mekanisme Pengawasan Akuntansi dan Laporan Keuangan di Negara Belanda Regulator:           

1.      DASB (Dutch Accounting Standards Board)  

2.      AMF (Authority for the Financial Markets)     

3.      Enterprise ChamberNivRA (Netherlands Institute of Registeraccountants)

Regulasi : Act on Annual Financial Statements 1970           
Laporan Keuangan      :

1.     Neraca, laporan laba rugi, catatan, laporan direktur dan informasi lain yang sudah ditentukan, laporan arus kas dianjurkan.     

2.      Perusahaan kecil dibebaskan dari persyaratan audit dan dapat menyusun laba rugi singkat dan neraca. Perusahaan menengah harus diaudit tapi boleh mengeluarkan laporan laba rugi singkat.     

3.    Laporan keuangan dan akuntansi pajak merupakan dua aktivitas yang berbeda. Perusahaan terdaftar harus menggunakan IFRS, tapi semua perusahaan diperbolehkan menggunakan IFRS alih-alih pedoman Belanda.

2.3       Perusahaan Belanda yang berada di Indonesia

·         MRO

Adalah sebuah perusahaan Belanda di bidang keuangan (Bank Belanda), didirikan tahun 1991, berkantor pusat di Amsterdam, Belanda. ABN AMRO menjadi salah satu bank terbesar di Eropa yang beroperasi di 63 negara di seluruh dunia. Tanggal 27 Februari 1826, ABN AMRO didirikan di Indonesia dan terdapat 20 kantor cabang ABN AMRO di 10 kota besar (Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Makassar, Manado, Semarang, Solo, Denpasar, dan Balikpapan).        

·         Royal Dutch Shell plc

Adalah perusahaan energi utama (migas) yang didirikan tahun 1907 dan berkantor pusat di Den Haag, Belanda. Perusahaan ini merupakan salah satu peringkat 4 atas perusahaan swasta minyak dan gas di dunia dan memiliki bisnis petrokimia yang cukup besar. Sejak tahun 1928, SCI (Shell Chemicals) beroperasi di Indonesia berupa bisnis perdagangan dalam produk petrokimia, gas & tenaga, penjelajahan dan produksi (E&P) dan SPBU. Di Indonesia, Shell mengoperasikan SPBU sejak 1 November 2005 dan lokasi pertamanya yaitu di Lippo Karawaci, Tangerang. Bahan Bakar yang dijual adalah Shell Super, Shell Super Extra, dan Shell Super Diesel.

·         TNT N. V

Adalah perusahaan internasional bidang kurir yang bermarkas di Hoofddorp, Belanda. Didirikan tahun 1996  dan beroperasi lebih dari 200 negara. TNT mengoperasikan Royal TNT Post BV, TNT Express, TNT Logistics, dan TNT Post yang beroperasi di semua negara-negara di Eropa. Pada tahun 2010, TNT Express Indonesia (TNT) berkonsentrasi meningkatkan pertumbuhan bisnis layanan ke suku cadang otomotif baik untuk mobil penumpang, niaga, maupun alat berat. Jaringan global perusahaan ini lebih di 200 negara, sedangkan di Indonesia terdapat di 33 kota besar dan 17 kantor cabang serta 6 gateway yang dapat mencakup semua daerah di Indonesia termasuk daerah terpencil sekali pun.

·         Unilever     

Unilever dikenal sebagai perusahaan multinasional yang bergerak di bidang produksi barang konsumen dengan markas utama berada di Rotterdam, Belanda. Perusahaan ini berdiri pertama kali tahun 1930 dan dilaporkan mempekerjakan sedikitnya 206.000 pekerja. Di Indonesia sendiri, Unilever didirikan pada 5 Desember 1933 dengan nama Zeepfabrieken N.V. Lever dan berubah nama menjadi PT Lever Brothers Indonesia pada 22 Juli 1980. Kemudian, pada 30 Juni 1997 perusahaan resmi mengganti namanya menjadi PT Unilever Indonesia Tbk dengan 15% saham didaftarkan pada BEJ dan Bursa Efek Surabaya pada tahun 1981. Beberapa merek terkenal dari Unilever Indonesia adalah Rinso, Sunsilk, Dove, dan juga Clear. Beberapa perusahaan lain yang juga merupakan perusahaan Unilever di Indonesia adalah PT Anugrah Lever, PT Technopia Lever, dan PT Knorr Indonesia.

3.         Perkembangan

3.1       Perkembangan Sistem Akuntansi di Indonesia

Dikatakan sebagai berpotensi ekonomi besar, dilihat dari semua ketersediaan sumber daya yang dimiliki Indonesia, baik sumber daya alam maupun manusia. Indonesia menganut sistem code law, dan penyajian laporan keuangannya adalah untuk “penyajian wajar” bukan untuk “kebenaran dan kewajaran”

Pengaturan dan pembinaan Akuntansi

Pengaturan Akuntansi di Indonesia dilakukan oleh IAI yang dibentuk 23 Desember 1957, di bawah pengawasan Depkeu. IAI menyusun SAK dan SPAP. Sebelum kemerdekaan, Indonesia menganut sistem tata buku Belanda, Tetapi  setelah merdeka, pendidikan akuntansi di Indonesia menganut pola Amerika. Tahun 2005, IAI mengadopsi standar IASC dan dituangkan dalam PSAK yang mulai berlaku 1 januari 1995.

Pelaporan Keuangan

Laporan keuangan berikut ini:

1.      Laporan Posisi Keuangan

2.      Laporan laba rugi komprehensif

3.      Laporan perubahan ekuitas

4.    Laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan berupa laporan arus kas atau laporan arus dana

5.   Catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan

Pengukuran Akuntansi

1.      Didasarkan padaasumsi going concern, dengan dasar pengukuran akrual basic.

2.     Akuntansi penggabungan usaha dengan metode pooling of interest dan pembelian. Goodwill dikpitalisasi dan diamortisasi maksimal 5 tahun.

3.  Penilaian persediaan dengan metode historical cost, dan revaluasi diperbolehkan saat penggabungan usaha hanya jika menggunakan metode pembelian.

4.      Penilaian persediaan dengan metode FIFO dan average. LIFO diperbolehkan, tetapi tidak diperbolehkan untuk kepentingan perhitungan pajak.

5.  Akuntansi kemungkinan kerugian diakrualkan, leases dikapitalisasi dan pajak yang ditangguhkan diakrualkan.

6.      Teknik income smooting dilarang.

Konvergensi dengan IFRS

Baru sedikit SAK di Indonesia yang sama dengan IFRS, yaitu tentang penyusutan, akuntansi untuk kerugian, leases, pajak yang ditangguhkan dan perataan penghasilan. Aturan yang lain belum sesuai dengan IFRS.

3.2       Perkembangan Sistem Akuntansi di Belanda

Belanda merupakan negara hukum kode, namun akuntasinya berorientasi pada penyajian wajar.  Menganut code law, sehingga pengaturan akuntansi diatur oleh negara. Inggris dan Amerika Serikat telah mempengaruhi akuntanasi Belanda sama seperti Negara-negara Eropa Kontinental lainnya.

Belanda merupakan salah satu pendukung pertama atas standar internasional akuntansi dan pelaporan keuangan.  Belanda juga menjadi tempat bagi beberapa perusahaan multinasional terbesar di dunia,seperti Philips, Royal Dutch/Shell dan Unilever.

Pengaturan dan Pembinaan Akuntansi

Sejak 1970, diperkenalkan mandatory audit, yang mendorong pembentukan Tripartiet Accounting Group, yang diganti dengan Council of Annual Report th 1981.

Pelaporan Keuangan

Kualitas pelaporan keuangan Belanda sangat seragam, laporan keuangan wajib harus disusun dalam bahasa Belanda, namun dalam bahasa Inggris, Perancis, dan Jerman dapat diterima. Laporan Keuangan harus memuat hal-hal berikut :

1.      Neraca

2.      Laporan Laba Rugi

3.      Catatan-catatan

4.      Laporan Direksi

5.      Informasi lain yang direkomendasikan

Laporan arus kas tidak diwajibkan, tetapi direkomendasikan oleh sebuah tuntunan dewan dan kebanyakan perusahaan Belanda membuatnya. Catatan laporan keuangan harus menjelaskan prinsip akuntansi yang digunakan dalam penilaian dan penetapan hasil dan alasan-alasan di balik setiap perusahaan akuntansi yang dilakukan. Laporan direksi mengevaluasi posisi keuangan pada tanggal neraca dan kinerja selama tahun keuangan.

Laporan keuangan tahunan harus disajikan baik berdasarkan induk perusahaan saja maupun konsolidasi.  Perusahaan-perusahaan Belanda pun diperbolehkan untuk menyusun Laporan keuangan dengan menggunakan IFRS atau GAAP AS selain standar Akuntansi Belanda.

Pengukuran Akuntansi

1.      Penggabungan usaha umumnya menggunakan metode pembelian.

2.  Goodwill dikapitalisasikan dan diamortisasi maksimum 20 th Metode ekuitas baru digunakan jika investor berpengaruh secara signifikan

3.      Rekomendasi dewan tentang translasi valas sesuai dengan IAS no 21.

4.  Asset berujud diukur dengan nilai sekarang. Harga historis tetap dicantumkan untuk keperluan pajak.

5.  Karena penerapan aturan yang sangat fleksibel, maka ada peluang untuk praktek perataan penghasilan

Usaha Konvergensi dengan IFRS

1.      Peraturan yang sudah sama : akuntansi penggabungan usaha, pencatatan investasi untuk perusahaan asosiasi, penilaian asset, penyusutan asset tetap, akuntansi kemungkinan kerugian, leases keuangan, pajak tangguhan

2.      Yang belum sama : pencatatan goodwill, penilaian persediaan, perataan penghasilan

Regulasi dan Penegakan Aturan Akuntansi

Regulasi di Belanda tetap liberal hingga tahun 1970 ketika undang-undang Laporan Keuangan Tahunan diberlakukan.  Undang-undang tersebuat merupakan bagian dari program besar perubahan dalam Uni Eropa yang akan terjadi. Provisi utama undang-undang tahun 1970 tersebut, yaitu :

1.    Laporan keuangan tahunan harus menunjukkan gambaran yang wajar mengenai posisi dan hasil keuangan selama satu tahun, dan seluruh pos di dalamnya harus dikelompokkan dan dijelaskan secara memadai .

2.    Laporan keuangan harus disusun sesuai dengan praktik usaha yang baik (yaitu prinsip akuntnasi dapat diterima oleh kalangan usaha)

3.      Dasar penyajian aktiva, kewajiban, dan penentuan hasil operasi harus diungkapkan

4.   Laporan keuangan harus disusun sesuai dengan dasar yang konsisten dan pengaruh material dari perubahan dalam prinsip akuntansi harus diuangkapkan secukupnya.

5.   Informasi keuangan komparatif untuk periode sebelumnya harus diungkapkan dalam laporan keuangan dan  catatan kaki yang menyertainya.

Dewan pelaporan Tahunan mengeluarkan tuntunan terhadap prinsip akuntansi yang dapat diterima (bukan diterima) secara umum, Dewan tersebut memiliki anggota berasal dari tiga kelompok yang berbeda :

1.  Penyusunan laporan keuangan (perusahaan)

2.  Pengguna laporan keuangan (perwakilan serikat buruh dan analis keuangan)

3.  Auditor laporan keuangan (institut Akuntansi Terdaftar Belanda atau NivRA)

4.         Kesimpulan

Setelah memahami sistem akuntansi yang berlaku di kedua negara ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat kesamaan maupun perbedaan diantaranya. Hal ini disebabkan oleh faktor sejarah dan kebutuhan serta kondisi dimana akuntansi itu tumbuh dan berkembang.

Belanda merupakan negara hukum kode, namun akuntansinya berorientasi pada penyajian wajar. Inggris dan Amerika Serikat telah memengaruhi akuntansi Belanda sama seperti negara-negara Eropa Kontinental lainnya. Belanda merupakan salah satu pendukung pertama atas standar internasional untuk akuntansi dan pelaporan keuangan. Belanda juga menjadi tempat bagi beberapa perusahaan multinasional terbesar di dunia, seperti Philips, Royal Dutch/Shell dan Unilever. Laporan keuangan meliputi neraca, laporan laba/ rugi, catatan, laporan direktur dan informasi lain yang dianggap perlu.

Akuntansi di Indonesia pada awalnya menganut sistem kontinental, seperti yang dipakai di Belanda saat itu. Sistem ini disebut juga dengan tata buku yang sebenarnyatidaklah sama dengan akuntansi. Indonesia menganut sistem code law, dan penyajian laporan keuangannya adalah untuk “penyajian wajar” bukan untuk “kebenaran dan kewajaran” Laporan keuangan di Indonesia meliputi : neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan pada laporan keuangan laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan pada laporan keuangan.

5.         Daftar Pustaka

John, F Sonoto. 2013. Politik Luar Negeri terhadap Akuntansi di Indonesia:Jurnal Akuntansi Vol 1. No.1

http://lana.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/24090/4+Pembandingan+Sistem+Akuntansi.ppt

http://dosen.perbanas.id/wp-content/uploads/2015/06/Sistem-Akuntansi-beberapa-Negara-.pdf

http://jessicacristhen.blogspot.co.id/2013/09/daftar-nama-perusahaan-perusahaan-asing.html

http://dokumen.tips/documents/01-sejarah-perkembangan-akuntansi.html

https://s3fti.files.wordpress.com/2013/04/akuntansi-internasional.pdf

http://xa.yimg.com/kq/groups/23373302/190450360/name/COMPARATIVE+ACCOUNTING.ppt

Aplikasi Siklus Pendapatan

Selamat pagi blogger :)

Pagi ini Saya akan memberikan sedikit gambaran tentang Aplikasi Siklus Pendapatan

Tapi Sebelumnya, Saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Satu kelompok terdiri atas empat orang, diantaranya: 

1. Deni Aulia
2. Randy Revanda Simatupang
3. Riyanto
4. Uthary Maladhika

Nah kami berempat mengambil pembahasan mengenai Aplikasi Siklus Pendapatan. Siklus pendapatan adalah menyediakan barang dan jasa kepada para pelanggan dan menagih kas sebagai pembayaran dari penjualan penjualan tersebut. Pendapatan bertujuan untuk memfasilitasi pertukaran barang dan jasa yang dimiliki oleh perusahaan dengan kas yang dimiliki oleh aplikasi siklus pendapatan. 

Pada siklus pendapatan, sistem yang terkomputerisasi menggunakan empat sistem aplikasi:

1. Aplikasi entri pesanan
2. Aplikasi pengiriman
3. Aplikasi pengajuan rekening
4. Aplikasi tanda terima konsumen

ini dia nih link nya, silahkan di click dan selamat menikmati videonya. Semoga Bermanfaat https://www.youtube.com/watch?v=BYHAVhGqU_k

Kreatifitas Timbul dari Daun Kering

Kerajinan daun kering terbuat dari daun-daun kering namun sering kali daun-daun kering ini dianggap orang sampah yang tidak berguna dan sering kali dibakar karena dianggap mengotori lingkungan. Di Indonesia sendiri banyak pohon-pohon yang memiliki daun yang sangat bervariasi mulai dari warna dan bentuk seperti daun pisang, daun talas, daun sayur kluweh dan masih banyak lainnya. Sekilas kalau jatuh dari pohonnya nampak sampah namun setelah jatuh ke tangan terampil dan kreatif, sampah tersebut berubah  menjadi barang-barang yang berguna dan apik, bahkan memiliki harga jual tinggi sekaligus dapat meningkatkan taraf hidup seseorang secara ekonomi yaitu dengan membuka lapangan kerja, kita juga sekaligus membantu membersihkan sampah.

Manfaat pemanfaatan  daun kering :

-dapat mengurangi sampah

-untuk pupuk kompos juga bisa

-membuat sampah menjadi sesuatu yang berguna seperti di buat kerajinan

Salah satu kerajinan yang dibuat adalah daun kering sebagai motif dari bingkai foto.Berikut adalah alat, bahan dan cara membuatnya :

Bahan
-Sampah daun kering
-Lem kertas
-Kelopak bunga kering
-Dasar bingkai foto polos

Alat
-Gunting

Cara membuat
-Cari dan kumpulkan daun-daun kering
-Gunting daun-daun kering sesuai keinginan
-Siapkan dasar bingkai yang sudah diberi lem dibagian depannya
-Tempelkan potongan-potongan daun kering sesuai keinginan ke seluruh permukaan dasar bingkai
-Tempelkan juga kelopak bunga kering untuk mempercantik bingkai
-Setelah kering anda bisa memasukan foto anda

Dampak Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu masalah pokok yang dihadapi bangsa Indonesia adalah masalah pengangguran. Pengangguran yang tinggi berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kemiskinan, kriminalitas dan masalah-masalah sosial politik yang juga semakin meningkat. Dengan jumlah angkatan kerja yang cukup besar, arus migrasi yang terus mengalir, serta dampak krisis ekonomi yang berkepanjangan sampai saat ini, membuat permasalahan tenaga kerja menjadi sangat besar dan kompleks.

Pengangguran terjadi disebabkan jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja. Juga kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja.Selain itu juga kurang efektifnya informasi pasar kerja bagi para pencari kerja. Fenomena pengangguran juga berkaitan erat dengan terjadinya pemutusan hubungan kerja, yang disebabkan antara lain; perusahaan yang menutup/mengurangi bidang usahanya akibat krisis ekonomi atau keamanan yang kurang kondusif; peraturan yang menghambat inventasi; hambatan dalam proses ekspor impor, dan lain-lain.

Pelanggaran Etika Profesi Akuntansi pada PT. Bank Lippo, Tbk

MAKALAH PELANGGARAN ETIKA PROFESI AKUNTANSI

TUGAS SOFTSKILL

KASUS BANK LIPPO Tbk

NAMA KELOMPOK

1. Andiko Wijaya (20212795)

2. Deni Aulia (21212826)

3. Indra Mulya Cipta (23212701)

4. Randy Revanda Simatupang (26212007)

5.  Uthary Maladhika (27212533)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena oleh kasih dan karunia-Nyalah kami dapat merampungkan makalah ini hingga selesai.
Makalah ini disusun dengan tujuan untuk mengetahui pelanggaran etika profesi akuntansi yang terjadi pada PT. Bank Lippo, Tbk.

Makalah ini kami sajikan berdasarkan pengamatan serta pengetahuan dari berbagai sumber. Makalah ini juga kami susun dengan tujuan memenuhi tugas mata kuliah Etika Profesi Akuntansi.

Kami menyusun makalah ini dengan penuh berbagai rintangan, oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih yag pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa atas pertolongan-Nya kepada kami selama kami merampungkan makalah ini. Kami juga berterima kasih kepada dosen mata kuliah Etika Profesi Akuntansi yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyelesaikan makalah ini.

Tentunya makalah ini memiliki kelebihan dan kekurangan, untuk itu kami penyusun memohon saran dan kritik. Semoga makalah ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.

DAFTAR ISI

    Halaman

HALAMAN JUDUL  …………………………………………………………….........        i

KATA PENGANTAR ………………………………………………….………….......       ii

DAFTAR ISI ………………………………………………………………………......       iii

BAB I  PENDAHULUAN ……………………………………………………….........        1

BAB II LANDASAN TEORI ...................................................................................…         2

      2.1   Pengertian Etika Profesi Akuntansi ..……………………………………..             3

      2.2   Prinsip-prinsip Etika Profesi Akuntansi …………………...…………….......        4

      2.3   Basis Teori Etika ……………………………………………...……………          5

      2.4   Egoisme  ……………………………………………………..…………….           6

BAB III OBJEK PEMBAHASAN …………………………………………..………...       7

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS ………………………….………............       8

            4.1 Saham ………………………………………………………………………..    9

            4.2 Bank Lippo Menyokong Dana Kampanye Bill Clinton …………….......…  .    9

4.3 Pelanggaran Hukum Oleh Bank Lippo ………………………………….........             10

            4.4 Penjelasan Dari Pihak Bank Lippo ……………..……………………..........    12

            4.5 Putusan Atas Kasus Laporan Ganda Bank Lippo ……………………..….....   13

BAB V PENUTUP …………………………………………………………………….     14

DAFTAR PUSTAKA ……………………………………………………………….....     15

BAB 1

PENDAHULUAN

Akuntan publik dalam melaksanakan pemeriksaan akuntan, memperoleh kepercayaan dari klien dan para pemakai laporan keuangan untuk membuktikan kewajaran laporan keuangan yang disusun dan disajikan oleh klien. Profesi akuntan publik akan selalu berhadapan dengan dilema yang mengakibatkan seorang akuntan publik berada pada dua pilihan yang bertentangan. Seorang akuntan publik akan mengalami suatu dilema ketika tidak terjadi kesepakatan dengan klien mengenai beberapa aspek dan tujuan pemeriksaan. Apabila akuntan publik memenuhi tuntutan klien berarti akan melanggar standar pemeriksaan, etika profesi dan komitmen akuntan publik tersebut terhadap profesinya, tetapi apabila tidak memenuhi tuntutan klien maka dikhawatirkan akan berakibat pada penghentian penugasan oleh klien. Kode etik akuntan indonesia dalam pasal 1 ayat (2) adalah berisi tentang setiap anggota harus mempertahankan integritas dan objektifitas dalam melaksanakan tugasnya tentang kualitas atau mutu jasa yang diberikan.

Kurangnya kesadaran etika akuntan publik dan maraknya manipulasi akuntansi korporat membuat kepercayaan para pemakai laporan keuangan auditan mulai menurun, sehingga para pemakai laporan keuangan seperti investor dan kreditur mempertanyakan eksistensi akuntan publik sebagai pihak independen.

Krisis moral dalam dunia bisnis yang mengemuka akhir-akhir ini adalah kasus Kimia Farma dan Bank Lippo, dengan melibatkan kantor-kantor akuntan publik yang selama ini diyakini memiliki kualitas audit tinggi. Kasus Kimia Farma dan Bank Lippo juga berawal dari terdeteksinya manipulasi dalam laporan keuangan.

Pelanggaran-pelanggaran seakan menjadi titik tolak bagi masyarakat pemakai jasa profesi akuntan publik untuk menuntut mereka bekerja secara lebih profesional dengan mengedepankan integritas diri dan profesinya sehingga hasil laporannya benar-benar adil dan transparan.Hal ini semakin mempengaruhi kepercayaan terhadap profesi akuntan dan masyarakat semakin menyangsikan komitmen akuntan terhadap kode etik profesinya.Hal ini seharusnya tidak perlu terjadi atau dapat diatasi apabila setiap akuntan mempunyai pemahaman, pengetahuan dan menerapkan etika secara memadai dalam pekerjaan profesionalnya.

Independensi meliputi kepercayaan terhadap diri sendiri yang terdapat pada beberapa orang profesional.Hal ini merupakan bagian integritas profesional. Independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain.

Seorang auditor dalam melaksanakan tugasnya memperoleh kepercayaan dari  klien dan para pemakai laporan keuangan untuk membuktikan kewajaran laporan keuangan yang disusun dan disajikan oleh klien. Klien dapat mempunyai kepentingan yang berbeda, dan mungkin saja bertentangan dengan kepentingan para pemakai laporan keuangan.Demikian pula, kepentingan pemakai laporan keuangan yang satu mungkin berbeda dengan pemakai lainnya.Oleh karena itu, dalam memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa, auditor harus bersikap independen terhadap kepentingan klien, pemakai laporan keuangan, maupun kepentingan akuntan publik itu sendiri.       

Independensi merupakan sikap mental, yang berarti adanya kejujuran di dalam diri akuntan dalam mempertimbangkan fakta-fakta dan adanya pertimbangan yang obyektif tidak memihak di dalam diri akuntan dalam menyatakan pendapatnya.Serta Independensi merupakan penampilan yang berarti adanya kesan masyarakat bahwa akuntan publik bertindak independen sehingga akuntan publik harus menghindari faktor-faktor yang dapat mengakibatkan masyarakat meragukan kebebasannya.Independensi penampilan berhubungan dengan persepsi masyarakat terhadap independensi akuntan publik, serta berpengaruh terhadap loyalitas seorang auditor dalam menjalankan tugas profesinya.

BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1   Pengertian Etika Profesi Akuntansi                                                    

Etika Profesi Akuntansi yaitu suatu ilmu yang membahas perilaku perbuatan baik dan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia terhadap pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus sebagai Akuntan. Etika (Yunani Kuno: “ethikos“, berarti “timbul dari kebiasaan”) adalah sebuah sesuatu dimana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab.Secara metodologis, tidak setiap hal menilai perbuatan dapat dikatakan sebagai etika.Etika memerlukan sikap kritis, metodis, dan sistematis dalam melakukan refleksi.Karena itulah etika merupakan suatu ilmu.Sebagai suatu ilmu, objek dari etika adalah tingkah laku manusia.Akan tetapi berbeda dengan ilmu-ilmu lain yang meneliti juga tingkah laku manusia, etika memiliki sudut pandang normatif.Maksudnya etika melihat dari sudut baik dan buruk terhadap perbuatan manusia.

2.2   Prinsip-prinsip Etika Profesi Akuntansi

1.      Tanggung Jawab profesi                                                                               
Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Anggota juga harus selalu bertanggungjawab untuk bekerja sama dengan sesama anggota untuk mengembangkan profesi akuntansi, memelihara kepercayaan masyarakat dan menjalankan tanggung jawab profesi dalam mengatur dirinya sendiri. Usaha kolektif semua anggota diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan tradisi profesi.

2.      Kepentingan Publik   

Dimana publik dari profesi akuntan yang terdiri dari klien, pemberi kredit, pemerintah, pemberi kerja, pegawai, investor, dunia bisnis dan keuangan, dan pihak lainnya bergantung kepada obyektivitas dan integritas akuntan dalam memelihara berjalannya fungsi bisnis secara tertib. Kepentingan utama profesi akuntan adalah untuk membuat pemakai jasa akuntan paham bahwa jasa akuntan dilakukan dengan tingkat prestasi tertinggi sesuai dengan persyaratan etika yang diperlukan untuk mencapai tingkat prestasi tersebut.Dan semua anggota mengikat dirinya untuk menghormati kepercayaan publik.Atas kepercayaan yang diberikan publik kepadanya, anggota harus menunjukkan dedikasi untuk mencapai profesionalisme yang tinggi.Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin.

3.      Integritas       
Integritas mengharuskan seorang anggota untuk bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi.Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak menerima kecurangan atau peniadaan prinsip.

4.     Obyektivitas
Obyektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip obyektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau dibawah pengaruh pihak lain. Anggota dalam praktek publik memberikan jasa atestasi, perpajakan, serta konsultasi manajemen. Anggota yang lain menyiapkan laporan keuangan sebagai seorang bawahan, melakukan jasa audit internal dan bekerja dalam kapasitas keuangan dan manajemennya di industri, pendidikan, dan pemerintah. Mereka juga mendidik dan melatih orang-orang yang ingin masuk kedalam profesi.Apapun jasa dan kapasitasnya, anggota harus melindungi integritas pekerjaannya dan memelihara obyektivitas.

5.      Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan berhati-hati, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan ketrampilan. Kompetensi menunjukkan terdapatnya pencapaian dan pemeliharaan suatu tingkat pemahaman dan pengetahuan yang memungkinkan seorang anggota untuk memberikan jasa dengan kemudahan dan kecerdikan. Dalam hal penugasan profesional melebihi kompetensi anggota atau perusahaan, anggota wajib melakukan konsultasi atau menyerahkan klien kepada pihak lain yang lebih kompeten. Setiap anggota bertanggung jawab untuk menentukan kompetensi masing masing atau menilai apakah pendidikan, pedoman dan pertimbangan yang diperlukan memadai untuk bertanggung jawab yang harus dipenuhinya.

6.     Kerahasiaan
Setiap Anggota mempunyai kewajiban untuk menghormati kerahasiaan informasi tentang klien atau pemberi kerja yang diperoleh melalui jasa profesional yang diberikannya, anggota bisa saja mengungkapkan kerahasiaan bila ada hak atau kewajiban professional atau hukum yang mengungkapkannya.Kewajiban kerahasiaan berlanjut bahkan setelah hubungan antar anggota dan klien atau pemberi jasa berakhir.

7.      Perilaku Profesional                                                              

Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi harus dipenuhi oleh anggota sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada penerima jasa, pihak ketiga, anggota yang lain, staf, pemberi kerja dan masyarakat umum.

8.      Standar Teknis   

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektivitas.Standar teknis dan standar professional yang harus ditaati anggota adalah standar yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Internasional Federation of Accountants, badan pengatur, dan pengaturan perundang-undangan yang relevan.

2.3   Basis Teori Etika

1.      Etika Teleologi

Teleologi berasal dari bahasa Yunani yaitu telos yang memiliki arti   tujuan. Dalam hal mengukur baik buruknya suatu tindakan yaitu berdasarkan tujuan yang akan dicapai atau berdasarkan akibat yang ditimbulkan dari tindakan yang telah dilakukan.

2.      Deontolog                                                                                        

Deontologi berasal dari bahasa Yunani yaitu deon yang memiliki arti kewajiban. Jika terdapat pertanyaan “Mengapa perbuatan ini baik dan perbuatan itu harus ditolak karena buruk?”. Maka Deontologi akan menjawab “karena perbuatan pertama menjadi kewajiban kita dank arena perbuatan kedua dilarang”. Pendekatan deontologi sudah diterima oleh agama dan merupakan salah satu teori etika yang penting.

3.      Teori Hak                             

Dalam pemikiran moral saat ini, teori hak merupakan pendekatan yang paling banyak dipakai untuk mengevaluasi baik buruknya suatu perbuatan atau perilaku.Teori hak ini merupaka suatu aspek dari teori deontologi karena berkaitan dengan kewajiban. Hak didasarkan atas martabat manusia dan martabat semua manusia adalah sama. Oleh karena itu, hak sangat cocok dengan suasana pemikiran demokratis.

4.       Teori Keutamaan ( Virtue )

Dalam teori keutamaan memandang sikap atau akhlak seseorang.Keutamaan bisa didefinisikan sebagai disposisi watak yang telah diperoleh seseorang dan memungkinkan seseorang untuk bertingkah laku baik secara moral.Contoh sifat yang dilandaskan oleh teori keutamaan yaitu kebijaksanaan, keadilan, suka bekerja keras dan hidup yang baik.

2.4         Egoisme                                                                                   

Egoisme adalah cara untuk mempertahankan dan meningkatkan pandangan yang menguntungkan bagi dirinya sendiri, dan umumnya memiliki pendapat untuk meningkatkan citra pribadi seseorang dan pentingnya intelektual, fisik, sosial dan lainnya. Egoisme ini tidak memandang kepedulian terhadap orang lain maupun orang banyak pada umunya dan hanya memikirkan diri sendiri

Perbedaan hedonisme dengan egoism :

1.      Egoisme mementingkan diri sendiri ataupun kelompok meskipun orang atau kelompok lain dirugikan sedangkan hedonisme mementingkan diri sendiri demi kesenangan yang didapat secara individual.

2.      Hedonisme mengandung sifat egoisme sedangkan egoisme belum tentu mengandung hedonisme. 

3.      Hedoisme timbul dari kodrat manusia yang memang menginginkan suatu kesenangan sedangkan egoism timbul tidak hanya dari psikologis saja tapi bisa dari lingkungan sekitar.

BAB III

OBJEK PEMBAHASAN

3.1 SEJARAH BERDIRINYA BANK LIPPO

Sejarah Grup Lippo bermula ketika Mochtar Riady yang memiliki nama Tionghoa, Lie Mo Tie membeli sebagian saham di Bank Perniagaan Indonesia milik Haji Hasyim Ning pada1981. Waktu dibeli, aset bank milik keluarga Hasyim telah merosot menjadi hanya sekitar Rp 16,3 miliar. Mochtar sendiri pada waktu itu tengah menduduki posisi penting di Bank Central Asia, bank yang didirikan oleh keluarga Liem Sioe Liong.Ia bergabung dengan BCA pada 1975 dengan meninggalkan Bank Panin.

Di BCA, Mochtar mendapatkan share sebesar 17,5 persen saham dan menjadi orang kepercayaan Liem Sioe Liong. Aset BCA ketika Mochtar Riady bergabung hanya Rp 12,8 miliar. Mochtar baru keluar dari BCA pada akhir 1990 dan ketika itu aset bank tersebut sudah di atas Rp5 triliun.

Bergabung dengan Hasyim Ning membuat ia bersemangat. Pada 1987, setelah ia bergabung, aset Bank Perniagaan Indonesia melonjak naik lebih dari 1.500 persen menjadi Rp257,73 miliar. Hal ini membuat kagum kalangan perbankan nasional.Ia pun dijuluki sebagai The Magic Man of Bank Marketing.

Dua tahun kemudian, pada 1989, bank ini melakukan merger dengan Bank Umum Asia dan semenjak saat itu lahirlah Lippobank.Inilah cikal bakal Grup Lippo.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Kasus PT. Bank Lippo Tbk ini berawal dari laporan keuangan Triwulan III tahun 2002 yang dikeluarkan tanggal 30 September 2002 oleh PT. Bank Lippo Tbk, yaitu terjadi perbedaan informasi atas Laporan Keuangan yang disampaikan ke public melalui iklan di sebuah surat kabar nasional pada tanggal 28 November 2002 dengan Laporan Keuangan yang disampaikan ke Bursa Efek Jakarta (BEJ).

Dalam laporan tersebut dimuat adanya pernyataan manajemen PT. Bank Lippo Tbk bahwa Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi yang telah diaudit oleh KAP Prasetio, Sarwoko, Sandjaja (penanggung jawab Drs. Ruchjat Kosasih) dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

Penyajian laporan tersebut dibuat dalam bentuk komparasi per 30 September 2002 (audited) dan per 30 september 2001 (unaudited). Dicantumkan, Nilai Agunan Yang Diambil Alih (“AYDA”) per 30 September 2002 sebesar Rp. 2,393 triliun, total aktiva per 30 September 2002 sebesar Rp. 24,185 triliun, Laba tahun berjalan per 30 September 2002 sebesar Rp. 98,77 miliar, dan Rasio Kewajiban Modal Minimum Yang Tersedia (CAR) sebesar 24,77%.

Pada Laporan Keuangan PT. Bank Lippo Tbk per 30 September 2002, tanggal yang sama yang disampaikan ke Bursa Efek Jakarta (BEJ) pada tanggal 27 Desember 2002, ternyata disampaikan laporan yang berbeda. Laporan itu mencantumkan Pernyataan manajemen PT. Bank Lippo Tbk bahwa Laporan Keuangan yang disampaikan adalah Laporan Keuangan “audited” yang tidak disertai dengan laporan auditor independen yang berisi opini Akuntan Publik.

Penyajian laporan juga dilakukan dalam bentuk komparasi per 30 September 2002 (audited) dan 30 September 2001 (unaudited). Dicantumkan Nilai Agunan Yang Diambil Alih Bersih (“AYDA”) per 30 September 2002 sebesar Rp. 1,42 triliun, total aktiva per 30 September 2002 sebesar Rp. 22,8 triliun, Rugi bersih per 30 September 2002 sebesar Rp. 1,273 triliun, dan Rasio Kecukupan Modal Minimum (CAR) sebesar 4,23%.

Dapat dilihat, bahwa pada tanggal yang sama ditemukan perbedaan. Perbedaan tersebut baik dalam jumlah AYDA, total aktiva, CAR, bahkan kondisi untung rugi. Atas hal tersebut, Pada tanggal 6 Januari 2003, Akuntan Publik KAP Prasetio, Sarwoko & Sandjaja menyampaikan Laporan Keuangan PT. Bank Lippo Tbk per 30 September 2002 kepada manajemen PT. Bank Lippo.

Dalam laporan tersebut dikemukakan bahwa Laporan Auditor independen yang berisi opini Akuntan Publik Drs. Ruchjat Kosasih dari KAP Prasetio, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. Laporan Auditor independen tersebut tertanggal 20 November 2002, kecuali untuk catatan 40a tertanggal 22 November 2002 dan catatan 40c tertanggal 16 Desember 2002

Penyajian dalam bentuk komparasi per 30 September 2002, 31 Desember 2001 dan 31 Desember 2000. Total aktiva per 30 September 2002 sebesar Rp. 22,8 triliun, Nilai Agunan Yang Diambil Alih Bersih (AYDA) per 30 September 2002 sebesar Rp. 1,42 triliun, Rugi bersih per 30 September 2002 sebesar Rp. 1,273 triliun, Rasio Kecukupan Modal sebesar Rp. 4,23%.

4.1 Saham

Pada periode yang sama sejumlah broker melakukan transaksi jual dalam jumlah sangat besar. Ironisnya, pada 14 Februari broker yang sama berbalik melakukan transaksi beli dalam volume signifikan. Praktik semacam itu menguatkan dugaan memang terjadi manipulasi laporan keuangan serta insider trading.Dengan tujuan, manajemen (khususnya pemilik lama) bisa masuk dan menguasai saham mayoritas bank itu.

Banyak yang menduga skenario yang mereka inginkan adalah pihak manajemen ingin menawar saham terbatas (rights issue). Lewat cara itu pemegang saham mayoritas saat ini, yaitu pemerintah, mau tidak mau harus mengeluarkan banyak uang. Karena jika tidak dilakukan, kepemilikan sahamnya terdilusi.Ringkas kata, pemilik lama menginginkan pemerintah merekapitalisasi tahap kedua terhadap bank itu.

4.2 Bank Lippo Menyokong Dana Kampanye Bill Clinton

Hubungan erat antara grup Lippo dengan Partai Demokrat AS bermula dari tahun 1976 James Riady, anak Mochtar Riady si bos Lippo, berangkat ke New York untuk bekerja di Irving Trust Banking Company di tahun 1975. Tak lama, James Riady pindah ke Little Rock, Arkansas (kota kelahiran Bill Clinton) di tahun 1976.

Di Arkansas, James Riady bersama Jack Steven mendirikan Worthen Bank dengan modal awal US$ 20 juta. Jack Steven, yang disebut-sebut sebagai Godfathernya Arkansas ini adalah rekan dekat Mochtar Riady. Melalui Jack Steven inilah, James Riady bisa kenalan dengan Jimmy Carter, Bill Clinton dan sebagainya.

Pada tahun 1984, James Riady ditunjuk Jack Steven menjadi Direktur Utama WorthenBank.James Riady pun lalu menunjuk Hillary Clinton sebagai pengacara Worthen Bank. Disinilah hubungan James Riady dengan pasutri Clinton merapat

Pada tahun 1990an, Bill Clinton menyatakan kepada James Riady kalau ia berencana maju ke pemilu presiden AS. James Riady pun memberitakan kabar tersebut kepada ayahnya, Mochtar Riady.Mochtar Riady pun langsung memerintahkan James Riady partisipasi aktif dalam kampanye Bill Clinton. Tak cuma James Riady, seluruh anggota dan jaringan yang dimiliki Lippo Group pun dikerahkan untuk membantu kampanye Bill Clinton

Bentuk sokongan James Riady dan Ted Sioeng pada Bill Clinton – Al Gore adalah pengumpulan dana kampanye. Fokus dari tim pengumpulan dana kampanye Clinton – Al Gore yang ditangani James Riady dan Ted Sioeng adalah dari pengusaha-pengusaha Asia. jumlahnya dana yang dikumpulkan James Riady – Ted Sioeng untuk Clinton – Al Gore mencapai US$ 7,5 juta.

Secara pribadi dan perusahaan, keluarga Riady dan Lippo Group mendapat jaringan dan keleluasaan berbisnis di AS . Indonesia pun mendapat ‘Keringanan bea impor’ ke AS pada masa Bill Clinton. Karena para pengusaha Tionghoa di Indonesia ikut menyetor dana ke Clinton, maka mereka melobi kemudahan perdagangan, Tak cuma Indonesia, RRC pun ikutan memperoleh kemudahan impor produk-produk RRC ke AS semasa Clinton.

Hasil kerja LippoGate inilah yang menjadi salah satu pemicu kenapa para pengusaha Tionghoa Indonesia mulai eksodus ke pasar global.Sejak tahun 1994, satu per satu para pengusaha besar memindahkan markas besar usahanya ke luar negeri.Indonesia hanya menjadi tempat beroperasinya alat-alat produksi, tapi hasil, uang dan keuntungannya semua dibawa ke Singapura dan Hong Kong.Dampak migrasi dana-dana para pengusaha ini bagi Indonesia??Rupiah mengalami pelemahan berturut-turut dan menjadi salah satu pemicu krisis moneter Asia.

Ketika skandal sumbangan Lippo Grup utk kampanye Clinton tsb terbongkar, Partai Demokrat terpaksa kembalikan hampir US$ 500 ribu. Sementara itu, Muchtar dan James Riady /Lippo Grup dinyatakan bersalah oleh pengadilan AS atas pelanggaran UU dana kampanye AS karena terbukti melanggar hukum terkait pemberian sumbangan dana kampanye Capres PD, Bill Clinton. Keluarga Riady /Lippo Grup dihukum membayar denda US$ 8.6 juta atau Rp. 86 milyar atas pelanggaran tersebut.

4.3 Pelanggaran Hukum Oleh Bank Lippo

Dari kronologi kasus yang telah di uraikan di bab sebelumnya atas kasus laporan keuangan PT. Bank Lippo Tbk per 30 september 2002 yang disampaikan ke publik per 28 november 2002, Bank Lippo telah melakukan pelanggaran pasal 93 Undang-undang Pasar Modal.

Yang dimana dalam pasal 93 Undang–undang Pasar Modal menyebutkan bahwa setiap pihak dilarang dengan cara apapun, membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga efek di Bursa Efek apabila pada saat pernyataan di buat atau keterangan diberikan:

a.       Pihak yang bersangkutan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pernyataan atau keterangan tersebut secara material tidak benar atau menyesatkan; atau

b.  Pihak yang bersangkutan tidak cukup berhati-hati dalam menentukan kebenaran material dan pernyataan atau keterangan tersebut

Unsur-unsur dalam pasal 93 Undang-undang Pasar Modal tersebut adalah sebagai berikut :

a.       Tindakan tersebut mempengaruhi harga efek di bursa efek

b.      Setiap pihak dilarang dengan cara apapun, membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan

c.       Pihak yang bersangkutan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pernyataan atau keterangan tersebut secara material tidak benar atau menyesatkan atau tidak cukup berhati-hati dalam menentukan kebenaran material pernyataan atau keterangan tersebut.

Di dalam kasus PT. Lippo Bank Tbk tersebut mengandung 3 (tiga) unsur dari pasal 93 Undang-Undang Pasar Modal.Pertama, tindakan tersebut mempengaruhi harga Efek di Bursa Efek.

Dari fakta menunjukan bahwa tindakan PT. Bank Lippo Tbk dengan memberikan informasi yang menyesatkan pada laporan keuangan per 30 September 2002 telah menimbulkan ketidakpastian di masyarakat sehingga mempengaruhi harga Efek diBursa.Saham PT. Lippo Bank Tbk pun mengalami fluktuasi yang tajam disebabkan oleh missleading information tersebut.

Terlihat bahwa akibat laporan keuangan yang diterbitkan tersebut menggerakkan harga.Bahkan, tidak semata-mata berdampak pada saham PT Bank Lippo, tbk semata, tetapi juga bursa efek secara keseluruhan.

Kedua, setiap Pihak dilarang dengan cara apapun, membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan. Dalam kasus tersebut ditemukan fakta sebagai berikut bahwa dalam Laporan Keuangan per 30 September 2002 yang diiklankan di media massa pada tanggal 28 November 2002, Manajemen PT. Bank Lippo Tbk menyatakan bahwa Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi yang telah diaudit oleh KAP Prasetyo, Sarwoko dan Sandjaja dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Akan tetapi, Hasil pemeriksaan Bapepam menunjukan bahwa laporan keuangan PT. Bank Lippo Tbk per 30 September 2002 yang diiklankan pada tanggal 28 November 2002 adalah laporan keuangan yang tidak diaudit meskipun angka-angkanya sama seperti yang tercantum dalam Laporan Auditor Independen. Hal ini menunjukan bahwa pernyataan atau keterangan yang diberikan oleh pihak manajemen PT. Bank Lippo Tbk dalam laporan tersebut secara material tidak benar atau menyesatkan.

Ketiga, pihak yang bersangkutan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pernyataan atau keterangan tersebut secara material tidak benar atau menyesatkan atau tidak cukup berhati-hati dalam menentukan kebenaran material dari pernyataan atau keterangan tersebut.

Pencantuman kata “audited” pada Laporan Keuangan PT. Bank Lippo Tbk per 30 September 2002 membawa implikasi pada perhitungan akun-akun didalamnya yang terlihat baik namun sesungguhnya bukan keadaan yang sebenarnya. Laporan keuangan yang disampaikan ke publik tanggal 28 November 2002 mencatat total aktiva per 30 September 2002 sebesar Rp. 24,185 triliun, laba tahun berjalan sebesar Rp. 98,77 miliar dan CAR sebesar 24,77%.

Sekilas dengan membaca laporan ini, Investor melihat bahwa kinerja perusahaan berjalan dengan bagus. Dengan demikian keputusan-keputusan yang diambil investor akan menguntungkan perusahaan misalnya Investor melakukan pembelian saham Lippo secara besar-besaran.

Hal ini tentunya merugikan Investor sebab dengan dasar informasi yang salah maka keputusan yang diambilnya juga tidak tepat. Keadaan yang sebenarnya adalah sebagaimana Laporan Keuangan per 30 September yang disampaikan ke BEJ tanggal 27 Desember 2002 yang sudah diaudit oleh KAP Prasetyo, Sarwoko dan Sandjaja dimana total aktiva per 30 September 2002 sebesar Rp. 22,8 triliun, rugi bersih sebesar Rp. 1,273 triliun dan CAR sebesar 4,23%.

4.4 Penjelasan Dari Pihak Bank Lippo

Dari fakta yang telah diuraikan sebelumnya, PT. Bank Lippo Tbk telah dua kali memberikan penjelasan dan pemaparan kepada publik berkaitan dengan adanya perbedaan dalam Laporan Keuangan per 30 September 2002 yang disampaikannya.

Pertama, dalam pengumuman penjelasan di Harian Investor tanggal 17 Januari 2003. PT Bank Lippo Tbk menegaskan bahwa Laporan Keuangan PT. Bank Lippo Tbk per 30 September 2002 adalah informasi yang akurat dan benar serta mencerminkan kinerja Bank Lippo yang sesungguhnya yakni CAR 24,77% dan NPL 9,03%.

Kedua, dalam paparan publik di Hotel Aryaduta Jakarta tanggal 11 Februari 2003. Manajemen PT. Bank Lippo Tbk kembali menegaskan bahwa angka-angka yang disajikan dalam Laporan Keuangan per 30 September 2002 yang telah dipublikasikan ke media massa pada 28 November 2002 dalam rangka memenuhi peraturan BI adalah angka-angka yang akurat dan benar serta telah disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI).

Sementara itu dilain pihak, Auditor dari laporan keuangan Bank Lippo per 30 September 2002 yakni Ernst & Young and Partner (Prasetyo, Sarwoko dan Sandjaja) dalam penjelasan tertulisnya kepada Bapepam menyatakan bahwa mengaudit satu laporan. Laporan keuangan itulah yang disampaikan kepada BEJ tanggal 27 Desember 2002. Dijelaskan bahwa dalam laporan keuangan hasil audit Ernst & Young and Partner (Prasetyo, Sarwoko dan Sandjaja) berbeda dengan laporan konsolidasi yang dipublikasikan.

Laporan keuangan yang dipublikasikan tanggal 28 November 2002 menyebutkan aktiva Bank Lippo sebesar Rp. 24 triliun dan laba bersih sebesar Rp. 28 miliar. Padahal menurut laporan yang diaudit oleh tim audit dari Ernst & Young and Partner (Prasetyo, Sarwoko dan Sandjaja) sebagaimana dilaporkan kepada BEJ tanggal 27 Desember 2002 menyebutkan aktiva Rp. 22,8 triliun dan rugi bersih Rp. 1,3 triliun. Dengan demikian terdapat ketidakcocokan antara keterangan yang diberikan oleh pihak manajemen dengan pihak auditornya.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak manajemen PT. Bank Lippo Tbk tidak cukup berhati-hati dalam menentukan kebenaran material dari pernyataan atau keterangannya dalam laporan keuangan per 30 September 2002 yang disampaikan ke publik tanggal 28 November 2002.Pihak manajemen dalam mempublikasikan laporan keuangan tersebut terbukti tidak berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak auditor Ernst & Young and Partner (Prasetyo, Sarwoko dan Sandjaja).

Oleh karena ketiga unsur dalam pasal 93 Undang-undang Pasar Modal telah terpenuhi maka tindakan pihak manajemen PT. Bank Lippo Tbk dalam memberikan keterangan atau informasi laporan keuangan per 30 September 2002 yang disampaikan ke publik merupakan suatu tindakan penyesatan informasi publik (misleading information). Dengan demikian, memang benar telah terdapat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PT. Bank Lippo, Tbk.

4.5  Putusan Atas Kasus Laporan Ganda Bank Lippo

           Sanksi BEJ atas Bank Lippo adalah berupa peringatan keras, selain itu BEJ mewajibkan Bank Lippo menyerahkan laporan kemajuan (progress report) setiap minggu sekali mulai 24 Februari sampai keluarnya laporan keuangan auditan tahun 2002.

           Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) pun memberikan sanksi. Dalam siaran persnya tanggal 17 Maret 2003 mengumumkan pemberian sanksi administratif kepada Direksi PT. Bank Lippo Tbk berupa kewajiban menyetor uang ke Kas Negara sejumlah Rp. 2,5 miliar. Sedangkan terhadap PT. Bank Lippo Tbk diwajibkan untuk memberikan penjelasan kepada pemegang saham perihal kekurang hati-hatian yang telah dilakukan serta sanksi administratif yang diterima oleh PT. Bank Lippo Tbk dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.

          Pihak yang bertanggung jawab dalam pelanggaran ini adalah Akuntan Publik Drs. Ruchjat Kosasih dari KAP Prasetyo, Sarwoko dan Sandjaja sebagai penanggung jawab pemeriksaan atau audit atas laporan keuangan PT. Bank Lippo Tbk per 30 September 2002. Atas kelalaian yang dilakukannya Bapepam menjatuhkan sanksi administratif berupa kewajiban menyetor uang ke Kas Negara sebesar Rp. 3,5 juta.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

      Dari pembahasan kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa kode etik profesi akuntansi yang telah dilanggar, yaitu :

·         Dengan memanipulasi laporan keuangan, secara langsung telah melanggar etika tanggung jawab profesi dan perilaku professional

·          Selain itu, melanggar etika kepentingan publik karena telah mengesampingkan kepentingan public

·         Kompetensi dan kehati-hatian profesional telah di langgar, karena tidak cukup berhati-hati dalam menentukan kebenaran material dari pernyataan atau keterangannya dalam laporan keuangan per 30 september 2002 yang di sampaikan ke public tanggal 28 november 2002

·         Pelanggaran integritas telah dilakukan, ini ditunjukkan dari sikap ketidakjujuran dan tidak berterus terang dengan keadaan keuangan perusahaan yang sebenarnya.

5.2 Solusi

Beberapa hal yang seharusnya dilakukan oleh manajemen Bank Lippo sehingga tidak terjadi praktek manajemen laba yang akan menjatuhkan citra perusahaan dan tentu saja secara makro tidak merugikan perekonomian indonesia khususnya di bidang perbankan, antara lain :

a.             Implementasi Good Corporate Governance yang baik

Terjadinya kesalahan terkait kata “diaudit” pada laporan keuangan yang dipublikasikan,  oleh dewan direksi diakui sebagai suatu kelalaian, mereka menyampaikan alasan bahwa komisaris yang seharusnya memeriksa laporan keuangan tersebut terlalu sibuk sehingga tidak memperhatikan kata-kata diaudit. Hal ini juga dipertegas oleh hasil pemeriksaan yang disampaikan melalui siaran pers pemeriksaan laporan keuangan. Hal ini menunjukkan lemahnya tata kelola perusahaan sehingga harus dievaluasi.

Kemudian terkait komposisi dalam jajaran dewan direksi dan komisaris. Seharusnya ada perwakilan dari pemilik minoritas. Hal ini tentu saja untuk mewujudkan salah satu prinsip good corporate governance yakni prinsip keadailan.

Bahkan penetapan komisaris sangat kontradikitf dengan aturan yang melarang komisaris berasal pemegang saham mayorits atau pengendali. Beberapa prinsip good corporate governance yang perlu diperhatikan dan diimplementasikan dengan baik oleh perusahaan antara lain :

Ø     Transparancy

Ø     Akuntabilitas

Ø     Keadilan

Ø     Responibilitas.

Prinsip-prinsip di atas adalah salah satu cara yang dapat digunakan untuk memonitor masalah kontrak dan membatasi perilaku oppurtunitic managmen untuk melakukan praktek manajemen laba.

b.             Kejelasan kontrak tujuan penilaian

Banyak opini yang menyayangkan permasalahannya terletak pada hasil penilaian kembali AYDA oleh penilai independen, terutama mereka yang memiliki latar belakang sebagai penilai. Menurut mereka, seharusnya ada kejelasan kontrak mengenai tujuan dari perusahaan menggunakan jasa penilaian darinya. Sehingga tidak terjadi hal seperti ini yang berakibat buruk bagi perusahaan dan citra profesi jasa penilai. Seharusnya manajemen memberikan kejelasan tujuan dari penilaian kepada penilai independen, sehingga konteks dan hasilnya nanti jelas.

Terkait dengan itu, Ahmadi Hadibroto menyarankan sebaiknya di masa yang akan datang manajemen diwajibkan untuk menyatakan secara spesifik dan konkrit tujuan dari penilaian, jangan hanya bersifat himbauan. Hal ini dapandang penting mengingat begitu signifikannya pengaruh tujuan penilaian terhadap hasil penilaiannya nanti.

c.              Pengawasan yang lebih ketat oleh dewan komisaris

Adanya laporan yang audited dan unaudit menunjukkan pengawasan yang lemah dari dewan komisaris yang tugas pokok dan fungsinya adalah dalam hal laporan keuangan. Adanya perbedaan pernyataan yang terjadi antara laporan keuangan publikasian dengan yang dikirim ke BEJ merupakan kelalaian dewan komisaris. Hal itu tidak akan terjadi andai saja dewan komisaris yang proses pemilihannya juga sudah kontradiktif dengan aturan tidak melakukan kelalaian.

DAFTAR PUSTAKA

IAI, Standar Profesional Akuntan Publik/SPAP (Kode Etik Akuntan Indonesia dan Aturan Etika Profesi Akuntan Publik). Jakarta : Salemba Empat, 2001

 http://afiapratamaziliwuu.blogspot.com

 http://annisaapratiwi.blogspot.com/2013/12/contoh-paper-kasus-lippo-bank.html

http://cescbergas.blogspot.com/2012/11/8-prinsip-etika-profesi-dalam-akuntansi.html

http://heleninfo.wordpress.com/2013/11/07/kasus-pelanggaran-etika-bisnis-pada-bank-lippo/

http://shuumalik.wordpress.com/2013/01/28/pengertian-etika-profesi-akuntansi/

http://singgihnurseto.blogspot.com/2009/12/skandal-laporan-keuangan-ganda-bank.html