PT. Metro Batavia atau Batavia Air adalah sebuah
maskapai penerbangan di Indonesia. Batavia Air mulai beroperasi pada tanggal 5
januari 2002, memulai dengan 1 buah pesawat fokker F28 dan dua buah Boeing
2737-200.
Setelah berbagai insiden dan kecelakaan menimpa
maskapai-maskapai penerbangan di indonesia, pemerintah Indonesia membuat
pemeringkatan atas maskapai-maskapai tersebut. Dari hasil pemeringkatan yang
diumumkan pada 22 Maret 2007, Batavia Air berada diperingkat III yang berarti
hanya memenuhi syarat minimal keselamatan dan masih ada beberapa persyaratan
yang belum dilaksanakan dan berpotensi mengurangi tingkat keselamatan
penerbangan. Akibatnya Batavia Air mendapat sanksi administratif yang akan
di-review kembali setiap 3 bulan. Bila tidak ada perbaikan kinerja maka izin
operasi penerbangan dapat di bekukan sewaktu-waktu.
Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Bagus
Irawan, menyatakan berdasarkan putusan Nomor 77 mengenai pailit, PT
Metro Batavia (Batavia Air) dinyatakan pailit. “Yang menarik dari persidangan
ini, Batavia mengaku tidak bisa membayar utang,” ujarnya, seusai sidang di
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu, 30 Januari 2013.
Ia menjelaskan, Batavia Air mengatakan tidak bisa
membayar utang karena “force majeur”. Batavia Air menyewa pesawat Airbus dari
International Lease Finance Corporation (ILFC) untuk angkutan haji. Namun,
Batavia Air kemudian tidak memenuhi persyaratan untuk mengikuti tender yang
dilakukan pemerintah.
Gugatan yang diajukan ILFC bernilai US$ 4,68juta,
yang jatuh tempo pada 13 Desember 2012. Karena Batavia Air tidak melakukan
pembayaran, maka ILFC mengajukan somasi atau peringatan. Namun karena maskapai
itu tetap tidak bisa membayar utangnya, maka ILFC mengajukan gugatan pailit
kepada Batavia Air di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pesawat yang sudah
disewa pun menganggur dan tidak dapat dioperasikan untuk menutup utang.
Dari bukti-bukti yang diajukan ILFC sebagai
pemohon, ditemukan bukti dan utang oleh Batavia Air. Sehingga sesuai
aturan normatif, pengadilan menjatuhkan putusan pailit. Ada beberapa
pertimbangan pengadilan. Pertimbangan-pertimbangan itu adalah adanya bukti
utang, tidak adanya pembayaran utang, serta adanya kreditur lain. Dari semua
unsure tersebut, maka ketentuan pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan
terpenuhi.
Jika menggunakan dalil “force majeur” untuk tidak
membayar utang, Batavia Air harus bisa menyebutkan adanya syarat-syarat kondisi
itu dalam perjanjian. Namun Batavia Air tidak dapat membuktikannya. Batavia Air
pun diberi kesempatan untuk kasasi selama 8 hari.
Pelanggaran yang dilakukan yaitu Batavia Air
memiliki tagihan sebesar USD 440rb ditahun pertama, USD 470rb di tahun kedua,
USD 550rb ditahun ketiga dan ke empat, dan USD 520rb ditahun kelima dan keenam.
Keseluruhan hutang dari IFLC sebesar USD 4,68 juta ini jatuh tempo pada 13
Desember 2012. Karena Batavia Air tidak melakukan pembayaran, maka ILFC
mengajukan somasi atau peringatan. Namun karena maskapai itu tetap tidak bisa
membayar utangnya, maka ILFC mengajukan gugatan pailit kepada Batavia Air di
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pesawat yang sudah disewa pun menganggur dan
tidak dapat dioperasikan untuk menutup utang.
Batavia Air mengatakan tidak bisa membayar utang
karena “force majeur”, yaitu kalah tender pelayananan transportasi ibadah Haji
dan Umroh. Hal ini menjadi penyebab tersendatnya pembayaran. Karena pesawat
yang disewa tersebut diperuntukan melayani penumpang yang hendak melakukan
ibadah haji ke Mekkah dan Madinah. Sehingga, sumber pembayaran pesawat berasal
dari pelayanan penumpang ibadah haji dan umroh.
Hal ini berdampak negatif. Batavia Air sudah
menghitung secara financial jumlah modal dan utang yang dimiliki. Ia pun
menuturkan, dengan dipailitkan, maka direksi Batavia Air tidak bisa
berkecimpung lagi di dunia penerbangan, dan calonpenumpang (Pembeli tiket)
Batavia Air menjadi terlantar padahari hari berikutnya.
Tindakan yang dilakukan pemerintah yaitu meminta
pada Batavia Air untuk memberikan informasi pada seluruh calon penumpang yang
sudah membeli tiket. Agar informasi ini menyebar secara menyeluruh, Batavia Air
diharus siaga di bandara seluruh Indonesia.
Undang undang yang dilanggar :
Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan
- Pasal 4, hak konsumen adalah :
- Ayat1 : “hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan /atau jasa”
- Ayat3 : “hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”
- Pasal 7, kewajiban pelaku usaha adalah :
- Ayat2 : “memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan”
- Pasal 8
- Ayat1 : “Pelakuusaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/ataujasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan”
- Ayat4 : “Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran”
- Pasal 19
- Ayat1 : “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan gantirugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”
- Ayat2 : “Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”
- Ayat3 : “Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi”
Daftar pustaka:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar